Sektor Pertanian Perlu Lebih Banyak Perhatian Negara

Sektor Pertanian Perlu Lebih Banyak Perhatian Negara

Fakta membuktikan bahwa industri pertanian masih merupakan tulang punggung negara ini. Industri tradisional ini menunjukkan pertumbuhan positif di tengah kelesuan akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

Jika pemerintah memberikan dukungan yang serius, maka peran pertanian tentu akan meningkat, termasuk kesejahteraan petani yang selama ini terpinggirkan.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor pertanian terus berkembang. Ambil contoh produk domestik bruto (PDB). Misalnya, pada tahun 2020, ketika total PDB turun menjadi minus 2,07%, PDB sektor pertanian akan meningkat 1,75%.

Meski menunjukkan fakta positif, ternyata perhatian pemerintah masih sangat minim. Kondisi ini dikomunikasikan oleh Anggota Komite Empat DPR RI Andi Akmal Pasluddin dan Mindo Sianipar. Keduanya mendorong pemerintah untuk lebih serius mendukung pertanian melalui dukungan anggaran dan kebijakan untuk mendukung petani, sehingga pertanian benar-benar dapat menjadi tumpuan perekonomian negara agraris ini.

Misalnya, menurut Akmal, kebijakan anggaran pertanian selama ini dipandang sebelah mata karena pelaksanaan kebijakan anggaran sektor pertanian tambahan hanya sebesar 3 triliun Rupiah, sedangkan setoran modal PT. Asuransi Jiwasraya saja mencapai 22 triliun Rupiah. Ia menegaskan, jika para pemimpin negara ini melihat sektor pertanian sangat penting, seharusnya anggaran dan kebijakan diperhatikan untuk meningkatkan produktivitas.

“Namun, hal tersebut tidak berlaku fair pada kinerja di bidang pertanian. Sangat terlihat dalam berbagai kesempatan di berbagai forum kenegaraan yang minimnya perhatian pemerintah dibidang tersebut. Walaupun Kementan memang sangat baik menjaga pasokan logistik di masa pandemi ini”, ia berkata.

Selain masalah anggaran, Akmal juga memperkenalkan banyak masalah yang melanda sektor pertanian. Ia mencontohkan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo masih menghadapi kendala dalam manajemen internal yang masih beroperasi secara mandiri.

”Dalam beberapa kesempatan, kebijakan Kementan masih bersifat politis. Karena dia harus lebih memperkuat sinergit antara eselon 1 dengan stakeholder yang ada, ”ucapnya.

Ia juga melihat persoalan kepastian harga di tingkat petani. Menurut dia, meski pemerintah telah memberikan dana kepada Perum Bulog untuk menjaga ketahanan pangan petani dan kepastian harga, terkadang pada masa panen raya, harga komoditas seperti cabai, bawang merah, dan jagung masih lebih rendah dari harga beli pemerintah.

Baca Juga :  Perkuat SDM Pertanian, Kementan Ajak Kemdikbud

Ia melanjutkan, selama ini sektor pertanian telah menghasilkan produksi yang melimpah, dan banyak produksi terkonsentrasi di sentra. Namun, tidak ada yang membeli pada musim panen raya, dan penyerapan sangat mengurangi persediaan petani.

Dia berkata: “Sehingga ini menjadi masalah dan permalasahan ini ada di kementan bukan di perdagangan.”

Akmal kemudian memaparkan, masalah yang paling mendasar adalah cara berpikir pemerintah yang belum sepenuhnya memahami kenyataan bahwa sektor pertanian telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pembangunan negara secara berkelanjutan.

Dia berkata: “’Bila ini sudah dipahami, maka pemerintah tidak perlu ragu lagi untuk memberikan politik anggaran yang signifikan pada sektor pertanian ini.”

Mindo Sianipar juga mengingatkan agar pemerintah mengambil langkah strategis untuk membangun sistem yang mendorong pembangunan pertanian berkelanjutan. Untuk itu pembangunan pertanian harus melibatkan tiga komponen yaitu petani, swasta / BUMN dan pemerintah.

Ia mengatakan: “Petani sebagai pihak yang melakukan pengembangan usaha tani, swasta yang melakukan penyediaan sarana, pengolahan maupun pemasaran, sementara pemerintah bertugas membuat regulasi.”

Menurut dia, dalam banyak kasus, pemerintah biasanya mengambil alih fungsi petani atau pengusaha. Atau, terkadang pemerintah hanya fokus pada petani atau swasta, sehingga kebijakan tidak fokus pada keberadaan komponen lain.

Dikatakannya, ketiga komponen tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing dan harus bekerja sama melalui sistem yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ia melanjutkan, petani perlu mendapatkan benih, bimbingan teknis, dan jaminan pasar dengan harga yang bagus. Tentunya semua kebutuhan tersebut membutuhkan dana. Dalam hal ini, secara strategis pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang memungkinkan adanya kutipan, sehingga dapat menghimpun dana untuk pembangunan pertanian tanpa mengandalkan APBN atau APBN.

Baca Juga :  Ekspor ke Inggris, Pemerintah Andalkan Komoditas Ini

“’Nah dana ini dapat disisihkan dari keuntungan swasta/BUMN yang kemudian digunakan untuk pengembanga usaha tani. Misalnya pendapatan dari impor petanian, penjualan benih, sarana, perdagangan domestik. Lalu dana ini disalurkan dengan mekanisme yang transparan,” dia berkata.

Lebih lanjut ia menegaskan, pemerintah tidak dapat menawarkan atau memungut biaya secara sembarangan tanpa menciptakan kondisi bisnis yang menguntungkan dan membawa keuntungan bagi dunia usaha. Menurut dia, dalam hal ini, pemerintah wajib memberikan insentif kepada dunia usaha berupa insentif perpajakan, penurunan suku bunga bank, dan berbagai regulasi yang memberikan insentif kepada swasta.

Politisi PDIP tersebut mengatakan: “Sehingga berkontribusi pada peningkatkan daya saing yang memberikan keuntungan perusahaan yang dapat disisihkan untuk pembiayaan pengembangan pertanian.”

Ia melanjutkan, pemerintah juga bisa mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk bekerja sama dengan petani guna memberikan pembinaan pembangunan berkelanjutan kepada petani.

Menurutnya, peran pemerintah melalui APBN menitikberatkan pada hal-hal yang tidak dapat disediakan oleh dunia usaha, seperti menjaga keselamatan, peningkatan fasilitas, pengairan, pengembangan kelembagaan, dan peningkatan kemampuan sumber daya petani. Melalui pengembangan sistem, pembangunan pertanian tidak lagi bergantung pada anggaran negara.

Kuntoro Boga Andri, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan), menegaskan peningkatan daya beli petani menjadi fokus rencana Kementerian untuk mendorong petani meningkatkan taraf hidup. Fokus rencana tersebut adalah meningkatkan produksi berbasis pertanian maju, mandiri dan modern, serta kualitas pangan yang berdaya saing ekspor.

Dia mengatakan: “Fungsi Kementan menjaga katahanan pangan nasional dalam kondisi aman dan terkendali, terutama saat pandemi Covid-19 saat ini. Kedepannya yang sedang kita targetkan adalah meningkatkan kesejahteraan petani sebagai agenda yang paling utama,” kata.

Ia lantas menuturkan, rencana kerja Kementerian Pertanian tahun ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan nilai tambah ekspor. Hal tersebut dicapai dengan meningkatkan produktivitas pertanian, di wilayah ini daerah-daerah yang mengalami defisit akan mendapat perhatian lebih.

Baca Juga :  Hebaaat!! Jengkol Sumbar Tembus Pasar Jepang

Langkah ini diyakini bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu, kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) di awal tahun menjadi modal awal untuk memulai kinerja sektor pertanian. Apalagi tahun ini masih menghadapi pandemi.

Menurut dia, Kementerian Pertanian akan terus melaksanakan berbagai rencana dan mengawal petani di lapangan untuk memperkecil kesenjangan harga antara petani dan konsumen. Pemerintah telah bekerja keras untuk mengontrol harga untuk pertanian dan konsumen, yang berdampak pada peningkatan daya beli petani.

“Di satu sisi, petani untung karena produk yang mereka hasilkan dibeli dengan harga tinggi. Mereka pun bisa membeli kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” tambah Kuntoro.

Terkait masalah harga pupuk yang mahal dan sulit dijangkau, Kuntoro menjelaskan, sebagai regulator, pemerintah telah mengintervensi harga pupuk di tingkat petani, sehingga tidak lagi memberatkan petani.

Food Estate merupakan salah satu program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat lokal untuk mewujudkan ketahanan pangan jangka panjang. Ia menambahkan, food estate  merupakan konsep pengembangan pangan yang meliputi pertanian terpadu, perkebunan, dan peternakan di suatu daerah. Oleh karena itu, food estate dapat dikatakan sebagai tempat penyimpanan makanan.

“Pengembangan food estate sudah berlangsung sejak 2020, yaitu menyasar provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Lahan terbesar yang akan dibangun sebagai kawasan food estate adalah provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebanyak 30.000 hektar. Selain itu, provinsi Sumatera Utara juga akan dibangun kawasan food estate yang difokuskan untuk komuditas hortikultura. ”

Pengembangan industri pangan menjadi kawasan penyimpanan pangan diharapkan mampu mengatasi masalah ketergantungan petani pada alam. Menggunakan teknologi yang tepat dapat membantu petani mengoptimalkan lebih banyak sawah.

 

Source : sindonews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *